Pemda Segera Usul Formasi PPPK 2024 untuk Guru Honorer & Tendik, Penuh Waktu!

Reliable Connection Tourism, JAKARTA – Presiden Solidaritas Nasional Indonesia (SNWI) Wiatbakti Provinsi Riau Iko Wibowo meminta daerah segera mengusulkan pembentukan PPPK 2024.

Struktur PPPK 2024 harus mencakup guru dan staf pengajar honorer (TENDIC).

Baca juga: Pilkada PPPK 2024 Tetap Untung K2 dan Non K2, Menteri Anas Tegaskan

Ikovi, begitu ia disapa, menilai komitmen pemerintah pusat ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang mendukung aktivis terkemuka.

Katanya, yang masih menjadi kendala adalah keterlibatan pemerintah daerah. Dia masih mempertimbangkannya dengan setengah hati.

Baca Juga: Rekrutmen Honorer PPPK 2024 Harus Bebas Ujian, Jenjang Karier Terstruktur

“Kemendikbud dan Pak Menpan-RB Azwar Anas secara umum konsisten menyelesaikan permasalahan guru dan tenaga honorer di seluruh Indonesia, khususnya Riau,” jelasnya kepada Reliable Connection Tourism, Senin (25/12).

SNWI berharap kepala daerah se-Riau segera mengusulkan pembentukan ASN PPPK 2024 bagi guru dan pegawai.

Baca Juga: Top 5 Berita: Kuota PPPK 2024 Tergantung DAU, Honor Segera Tuntas, Massa Nadim Bergerak

Seluruh pekerja honorer harus berubah status menjadi ASN PPPK pada tahun 2024.

Menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, tidak ada sisa biaya.

Ekovie mengatakan perekrutan tidak harus rumit.

Memberikan berbagai tunjangan dan sertifikat kepada guru dan tenaga honorer.

“Biayanya dipilih manajemen kan? Datanya real,” ujarnya.

Pemerintah pusat dan negara bagian diminta memperhatikan guru dan pegawai honorer yang mendekati usia pensiun.

Setidaknya ini adalah hadiah bagi yang terhormat atas sisa pengabdiannya.

Ecovi berpesan agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama mengangkat guru dan tenaga honorer.

Pemerintah tidak boleh menyerah dan mengorbankan royalti.

“Rekrutmen PPPK berjalan lambat karena kerja sama antara Pusat dan daerah belum maksimal,” tegasnya.

Dia mendesak seluruh instansi melaksanakan amanah undang-undang ASN untuk memenuhi honor.

Selanjutnya, tidak ada lagi perbedaan perlakuan terhadap PNS dan PPPK. (esy/jpnn)

Baca artikel lainnya… Segera setelah produk PP UU ASN terbit, pemda usulkan pembentukan PPPK Tendik 2024